Tip III: Kejati Jatim Kontribusi Kembalikan Aset Negara Rp5 T lantaran Kasus Korupsi

Langgas. com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengembalikan aset negara dalam urusan tindak pidana manipulasi senilai Rp5 triliun.

“Kita melihat masukan yang cukup luar biasa, Kejati Jatim telah berkontribusi kepada negeri kurang lebih kalau ditotal hampir Rp5 triliun, bisa dilihat seluruh asset dari se-Jawa Timur. Jadi sungguh ini kontribusi yang sangat molek dari Kejati Jatim, ” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir, Jumat (16/10) seperti dilansir Antara.

Nilai tersebut, katanya, belum tercatat kasus korupsi Yayasan Kas Pendirian (YKP) beberapa tahun lalu yang jumlahnya hampir Rp10 triliun.

“Jadi kami berikan apresiasi dan kasus-kasus lain, saya mengecap juga ditangani dengan baik oleh Kejati Jatim. Kita melihat tak ada kasus yang menonjol yang sangat menonjol terjadi di Jatim, semua kasus-kasus bisa ditangani & diselesaikan dengan baik, ” tutur Adies.

Terkait keluhan adanya vonis bebas terhadap kira-kira kasus yang merugikan masyarakat kecil, Adies menyatakan semua sudah ada aturannya.

Vonis selamat tidak bisa dititikberatkan kepada kejaksaan saja, mengingat putusan itu dikeluarkan oleh hakim. Hakim menilai, mengamati, mengadili, dan memutus perkara itu, dan tidak satupun yang dapat mengintervensi putusan hakim itu.

“Namun ada juga peraturan dari Kejaksaan Agung, kasus manipulasi diputus bebas itu wajib hukumnya bagi Kejaksaan Agung melakukan kasasi. Jadi kasasi itu tentunya awak dari Kajati dan Kejagung mau ikut ambil di sana, ” ucap-nya.

Mengapa bisa sampai diputus bebas, atau apakah ada hal yang kurang daripada tuntutan-tuntutan menurut dia itu akan diperbaiki dengan memori-memori kasasi-nya di Mahkamah Agung. “Jadi saya pikir semua berjalan dengan baik di sini, ” kata dia sedang.

Pada kesempatan dengan sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mohamad Dofir mengungkapkan, tersedia mekanisme dalam persidangan yang harus dipatuhi.

Pihak Kejaksaan Tinggi dengan yakin dan jelas sudah melakukan P21 dengan masukan yang lengkap. Tentu disertai dengan dua alat bukti yang telah dikantongi.

Namun di fakta di persidangan, apabila ketua berpendapat lain, maka dihargai dengan melakukan mekanisme selanjutnya yaitu kasasi.

“Kita akhirnya melaksanakan kasasi, apabila itu (kasus korupsi) dibebaskan. Jadi dengan kasasi tersebut kita harapkan, setelah hakim membunuh perkara, kiranya hasil keputusan segera berikan kepada kami, ” ujarnya.

Karena menurut dia kasasi itu di batasi oleh zaman, dibatasi untuk membuat memori kasasi.

“Sehingga apabila dalam waktu 14 hari putusan belum diberikan kepada kami, kami akan kesulitan nanti menyusun memori kasasi untuk memenangkan apa yang telah kita pertanggungjawabkan, ” kata tempat. [rhm]