Penyelidik Nilai Senyum Pemimpin Tak Tetap Mereprentasikan Demokratis atau Otoriter

Merdeka. com – Pengamat politik Exposit Strategic, Arif Susanto, menilai wajah pemimpin yang ramah tidak membayangkan bahwa pemimpin tersebut bukan otoriter. Dia pun teringat ucapan Pemimpin Jokowi yang pernah menyebut bahwa tampangnya tidak sangar.

“Saya ingat pernyataannya Presiden Jokowi dengan merespons beberapa pandangan yang menyebut bahwa gejala otoritarianisme sudah menjelma di Indonesia saat ini, masa itu beliau tampang saya ini enggak ada sangar sangarnya sirih dia, ” kata Arif dalam diskusi Formappi: UU Cipta Kerja dan Tumbuhnya Pohon Otoritarianisme, Jumat (6/11).

“Memang tersedia pandangan yang keliru di besar banyak orang yang melihat kalau otoritarianisme itu representasinya lewat paras sangar para diktator, ” sambungnya.

Dia kemudian, mencontohkan bekas Pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin dan mantan Presiden Chili Augusto Pinochet yang merupakan diktator tapi berwajah ramah. Lalu, tersedia Presiden ke-2 RI, Soeharto.

“Dulu misalnya ada Stalin, ada Pinochet, tapi kita selalu ingat kita pernah punya Soeharto yang dikenal the smiling general, jenderal yang suka tersenyum, oleh sebab itu senyumnya para pemimpin itu tidak selalu mereprentasikan bentuk kepemimpinannya apakah demokratis atau otoriter, ” tuturnya.

Selain itu, tempat menuturkan, ancaman terhadap demokrasi mampu muncul dari pemimpin yang bahkan dipilih lewat pemilu. Dia mempertunjukkan Amerika Serikat dalam empat tarikh terakhir dipimpin Donald Trump secara dipilih lewat sebuah pemilu yang relatif demokratis.

Namun, menurut Arif, Trump justru menjadi satu diantara musuh besar demokrasi yang dengan kekuasaannya memojokkan media. Lalu, mengurangi akses terhadap kontrol atas pemerintahan dan seterusnya.

“Jadi kalau presiden Jokowi mengucapkan saya gak ada tampang sangarnya itu bukan berarti pasti dalam Indonesia tidak ada otoritarianisme, ” tandasnya.

Arif tahu gejala otoritarianisme dilakukan bukan tanpa alasan. Menurutnya, setiap pemimpin yang baru dilantik harus berpikir bagaimana mempertahankan kekuasaan agar program-programnya mampu.

Sebab, menurutnya, biar punya program sangat bagus sekalipun, tidak akan mungkin program tersebut diwujudkan jika bertahan di kekuasaan saja tidak mampu.

“Jadi misalnya kita lihat Jokowi begitu dia menang pemilu pada tahun 2014 kemudian dilantik jadi presiden, maka pertanyaan pertama menyesatkan itu justru bagaimana caranya membela kekuasaan, ” ucapnya.

“Jadi pertama tama itu tidak bagaimana mewujudkan sebuah program yang sudah dijanjikan lewat kampanye, tapi bagaimana mempertahankan kekuasaan, ” imbuhnya.

Kemudian, di sisi lain ada faktor dorongan eksternal. Jika dilacak, Pemilu 2014 adalah pertarungan politik yang keras dan itu tidak selesai gara-gara Jokowi memenangi pemilu. Demikian pula di pemilu 2019 yang jauh lebih keras dibandingkan 2014.

Sehingga, menurut dia, hal tersebut memberi ancaman tertentu kepada kewibawaan Jokowi. Sehingga, upaya untuk menegakkan kekuasaan punya alasan.

“Tidak semata mata Jokowi haus kekuasaan tapi karena tekanan eksternal, yang kalau tidak dihadapi tidak tidak mungkin Jokowi selesai pada tengah jalan seperti halnya dulu Habibie tidak mampu mempertahankan kekuasaannya, demikian pula Gus Dur antara 1999 hingga 2001 gagal melindungi kekuasaan, ” pungkasnya. [gil]