Pemkab Siak Kembalikan Dana Rp 33, 2 Miliar ke PTPN V

Merdeka. com berantakan Pemerintah Kabupaten Siak melakukan pembayaran prefinancing ataupun pengembalian dana sebesar Rp33, dua miliar kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V. Pembayaran tersebut dikerjakan setelah melalui proses panjang jarang kedua belah pihak yang dimediasi Kejaksaan Tinggi Riau.

“Kita telah melalui proses litigasi yang panjang untuk menentukan bentuk dan mencari dasar hukum pengembalian dana prefinancing yang telah dikeluarkan oleh PTPN V dalam pembangunan dan pemeliharaan perkebunan kelapa sawit untuk rakyat, ” kata CEO PTPN V Jatmiko K Santosa, Pekanbaru, Rabu (23/9).

Kesepakatan pembayaran tersebut dilaksanakan meniti penandatanganan kesepakatan pembayaran biaya dari Pemkab Siak ke PTPN V berdasarkan putusan PK No. 643/PK/PDT/2017 tanggal 6 Desember 2017.

Jatmiko menjelaskan, tahapan serta proses litigasi panjang itu merupakan implementasi sebagai abdi negara dengan memiliki kesamaan untuk menjalankan pada setiap aturan yang ada.

“Semoga dengan adanya kesepakatan ini menambah eratnya hubungan baik jarang PTPN V dengan Pemerintah Kabupaten Siak. Kemudian, sinergi yang telah terjalin selama ini dengan arah akhir adalah peningkatan kesejahteraan asosiasi, dapat terus terjalin dan terus-menerus, ” urai Jatmiko.

Bupati Siak Alfedri mengatakan, kalau kesepakatan ini merupakan momentum memori karena proses pembahasan yang panjang antara badan usaha milik negeri tersebut dengan Pemerintah Siak sebelum kemudian selesai dengan bantuan mediasi Kejaksaan.

“Awalnya jelas ada perbedaan pandangan, pendapat, pengetahuan, dan cara kerja sehingga prosesnya berjalan sekian lama. Bahkan, sebab saya sebelum jadi Bupati peristiwa ini sudah ada, ” ujarnya.

Meski begitu, Alfedri mengatakan kedua belah pihak keputusannya mencapai kata sepakat. Pemkab Siak, kata dia, sejatinya juga tidak merasa rugi dengan pembayaran tersebut. Sebab, menurut dia Siak serupa mendapat nilai tambah berupa introduksi lapangan kerja, peningkatan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pada ujungnya merupakan pengentasan kemiskinan .

“Pemkab Siak dan PTPN V itu tak bisa dipisahkan. Di Siak ada dua perkebunan dan pabrik sawit milik PTPN V. Keberadaan PTPN V telah membawa perubahan besar dalam Siak, terutama sisi ekonomi umum. Untuk diketahui, Siak sekarang tingkat kemiskinan terendah ketiga di Riau setelah Pekanbaru dan Dumai. Situasi kita di atas kabupaten pati, ” jelasnya.

Rendahnya tingkat kemiskinan tersebut, kata Alfedri tidak lepas dari keberadaan PTPN V yang telah lama terlihat di Kota Istana tersebut. Untuk itu, Alfedri mengatakan akan melayani putusan pengadilan dan membayarkan sesuai kesepakatan yang ditandatangani hari tersebut.

Sementara itu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negeri Kejaksaan Tinggi Riau Dzakiyul Fikri meminta agar Pemkab Siak dapat membayar prefinancing sesuai yang disepakati sehingga ke depan tidak melahirkan masalah baru.

Selain itu, ia juga berharap agar keberadaan kesepakatan ini tidak merenggangkan hubungan baik antara Pemkab Siak dan PTPN V. Justru, ia meminta agar sinergi baik yang terbangun selama ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan. “Ini semua perlu kesejahteraan masyarakat, ” ujarnya. [cob]