Pemimpin TNI Ingatkan Hakim Militer Terbuka Kehormatan dan Perilaku

Merdeka. com – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengingatkan kepada seluruh Ketua Militer untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

“Para perwira harus menjalankan secara konkrit dan konsisten prinsip-prinsip moral tersebut, baik dalam mewujudkan tugas yudisialnya maupun di asing tugas yudisialnya. Sebab hal tersebut berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan dengan menggubris kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, ” kata Hadi saat memberikan pengarahan kepada para Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) TNI di lingkungan Mahkamah Agung yang dilaksanakan secara Virtual di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (4/11).

Menurut mantan Besar Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) ini, TNI memiliki tugas pokok kayu yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kata dia, bila prajurit TNI menyelenggarakan pelanggaran hukum, maka prajurit tersebut tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer.

“Penegakan hukum dan keadilan merupakan satu hal dengan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan peradilan, ” kata mantan Irjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) ini.

Hadi menegaskan, para Pokok dan Pamen TNI yang bekerja di lingkungan Mahkamah Agung menjadi pelaksana amanah mulia untuk mendirikan keadilan bagi prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Tentara, keberadaan Peradilan Militer adalah di dalam rangka mendukung keberhasilan Tugas Pokok kayu TNI.

“Peradilan Tentara merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan TNI untuk menegakkan kaidah dan keadilan dengan memperhatikan keinginan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, ” tuturnya.

Hadi menjelaskan, hukum disiplin militer menyebutkan bahwa hukum disiplin militer berlaku bagi militer sehingga setiap prajurit TNI dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi hukum disiplin militer.

“Sedangkan bagi Hakim Tentara yang menjalankan tugas dan kewajibannya, maka berlaku aturan yang benar berat karena selain harus menggembala kewibawaan serta martabat Lembaga Kehakiman Militer, seorang Hakim Militer selalu harus tetap menjaga nama indah dan marwah TNI, ” tegas Hadi dalam siaran persnya.

Penugasan dan pembinaan pekerjaan prajurit TNI di lingkungan Kehakiman Militer, kata dia, tidak copot pula dari kewenangan Panglima TNI. Tentu saja dalam pelaksanaannya tetap bekerja sama dengan Mahkamah Agung.

Pembinaan teknis pengadilan, organisasi, administrasi, serta finansial di lingkungan peradilan militer dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan personel dilakukan oleh Panglima TNI.

“Intinya Hakim Militer merupakan prajurit TNI yang menjadi hakim, sehingga semua ketentuan yang sahih di lingkungan TNI berlaku pula bagi Hakim Militer, ” prawacana Panglima TNI.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI menekankan personel TNI yang ditugaskan mempunyai profesionalisme dan integritas tinggi, yakni personel yang memiliki kemampuan teknis mumpuni yang didukung oleh budi yang luhur, tidak tergoyahkan dan selalu patuh pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melakukan tugas.

Turut terlihat dalam video conference diantaranya Aspers Panglima TNI Marsda TNI Diyah Yudanardi, Kababinkum TNI Laksda TNI Anwar Saadi, Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad, Kadilmiltama Mayjen TNI Agus Dhani Mandaladikari, Oditur Jenderal TNI Laksda TNI Guramad Sabirin, Hakim Agung MA MENODAI Brigjen TNI Sugeng Sutrisno. [gil]