Kalau Pilkada Dilanjutkan, PSI Minta Kesehatan Masyarakat Harus Prioritas

Merdeka. com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta kepada pemerintah, DPR, & KPU untuk betul-betul memperhatikan kesehatan dan keselamatan rakyat terkait pengoperasian.

“Bagi PSI, kesejahteraan dan kesehatan rakyat harus ditempatkan sebagai prioritas utama, ” kata pendahuluan Koordinator Juru Bicara PSI Suangi Dirgantoro, Selasa (22/9).

Selanjutnya, PSI berharap, DPR, negeri, dan KPU mendengar pertimbangan semua usulan masyarakat, termasuk dari NU dan Muhammadiyah , dua Ormas Islam terbesar yang punya jaringan ke akar rumput dan mengerti apa yang terjadi dalam tengah-tengah rakyat.

“Semoga eksekutif, legislatif bersama KPU bakal mengkaji lebih dalam terutama kaitan dengan wabah Covid-19. Bila keputusan politik yang diambil DPR, Pemerintah dan KPU tetap menyelenggarakan Pilkada pada tanggal 9 Desember maka PSI mendesak diterbitkan PKPU gres yang benar-benar ketat mengatur seluruh proses Pilkada agar menjamin kesehatan tubuh masyarakat, ” ujarnya.

PSI mengusulkan agar ada adat ketat saat kampanye tatap membuang, baik secara tertutup maupun terbuka. Harus jelas sanksinya jika berlaku pelanggaran.

Lalu, Kokok menambahkan, PSI juga menegaskan agar ada aturan pelarangan konser musik atau pengumpulan massa dalam total besar dalam bentuk apa pula. Semua kampanye dilakukan mayoritas secara virtual, menggunakan media sosial dan juga media massa.

“Begitu pula pada saat pemungutan suara KPU benar-benar harus menyusun jumlah pemilih di tiap TPS agar tidak terjadi kerumunan kawula. Tempat cuci tangan harus dipastikan ada, juga pemilih wajib bermasker, ” terangnya.

“Termasuk di dalamnya, rakyat diminta mendatangkan paku atau alat sejenis sebab rumah masing-masing untuk menghindari terjadinya penyebaran wabah karena alat mencatat tangan. Atau wajib tersedia disinfektan untuk membersihkan paku/alat penusuk tiap seusai dipergunakan, ” tambah Kokok.

Pada tahap estimasi atau rekapitulasi suara, PSI menodong KPU membuat aturan detail untuk menjaga kesehatan petugas, saksi, & masyarakat umum agar tidak menimbulkan kluster covid baru dan memanfaatkan kemajuan teknologi agar rakyat bisa memonitor penghitungan dari rumah.

Dalam beberapa hari itu, banyak muncul permintaan penundaan pengamalan Pilkada 2020. NU dan Muhammadiyah termasuk yang meminta penundaan. [fik]