Firli Jamin Penanganan Kasus Korupsi dalam KPK Tak Terhambat Kendati Hidup dari Rumah

Langgas. com – Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) menerapkan main di rumah atau Work From Home (WFH) setelah kebijakan PSBB diberlakukan Pemrov DKI pada Senin (14/9) kemarin. Ketua KPK, Firli Bahuri menjamin, meski jam kerja berkurang, kasus manipulasi yang diusut KPK tetap berjalan.

Mengenai, kata Firli, jam kerja KPK dibagi menjadi dua, Work From Office (WFO) sebanyak 25 upah dan WFH 75 persen. WFH dan WFO diatur oleh Kasatker, Direktorat, Biro, Kabag dan Kepala unit kerja di KPK. Tengah, pejabat struktural eselon 1 serta 2 tetap bekerja dari dewan atau WFO.

“Meski jam kerja berkurang, tugas dan kewajiban kami sesuai amanat peraturan sebagai pemberantas korupsi yang sudah berurat akar di republik tersebut, tetap berjalan dan tidak mau berhenti hanya karena pandemi itu (Covid-19), ” kata Firli, Selasa (15/9).

Terlebih, prawacana dia, penanganan perkara yang sedang diusut KPK memiliki batas zaman untuk segera diselesaikan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Kitab Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana KUHAP adalah undang-undang yang menyusun tentang pelaksanaan formil dari norma pidana di Indonesia.

Dia menuturkan, berdasarkan peraturan dan ketentuan yang diatur dalam KUHAP Pasal 24, 25 dan 29, Undang-Undang KUHP, KPK memiliki waktu 120 hari untuk menahan & memeriksa tersangka guna kepentingan kelengkapan kasus, sebelum dilimpahkan ke meja hijau.

“Melihat kondisi itulah, Kami pimpinan dan sejumlah personel khususnya dari Kedeputian Penindakan, hendak tetap bekerja di kantor sebab ada sejumlah pekerjaan yang benar tidak bisa dilakukan dari panti, ” tandasnya. [gil]