Bagian KPU: Penggunaan Aplikasi Sirekap Dilandasi Prinsip Transparansi dan Efisien

Merdeka. com – Anggota Komisi Penetapan Umum (KPU) Evi Novida Ginting mengungkapkan, digunakannya aplikasi Sistem Keterangan Rekapitulasi Pilkada (Sirekap) pada Pilkada 2020 agar kerja penyelenggara pemilu transparan dan efisien. Pihaknya serupa memotivasi penyelenggara di bawah supaya tetap konsisten untuk menerapkan teknologi informasi.

“KPU tetap berada dalam niatan yang lestari sama karena kami sangat mengalami kemanfaatan teknologi informasi khususnya untuk kerja-kerja KPU yang kita kerjakan dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip transparansi, kerja kita tetap efisien dan minimal kesalahan, ” katanya dalam webinar ‘Keberlanjutan Sirekap di Pilkada 2020’, Minggu (15/11).

Menurutnya, aplikasi Sirekap juga dapat membantu para pasangan calon dengan berkontestasi dan para tim suksesnya. Dengan Sirekap, mereka bisa memperoleh hasil yang cepat dan akurat.

“Mereka bisa dengan cepat ketahui hasil yang cocok perhitungan di Tempat Pemungutan Bahana (TPS), ” katanya.

Dia menuturkan, penggunaan Sirekap serupa membantu paslon dan timses mengontrol para saksi yang telah ditunjuk. Merka dapat melihat apakah saksi yang ditunjuk melaporkan hasil perkiraan suara di TPS secara tepat dengan aplikasi Sirekap.

“Dengan Sirekap sangat mudah buat transformasi atau kirim data ke Paslon dan Timses. Mereka tak perlu nunggu lama berapa buatan di tiap TPS karena data pada Sirekap sudah terbaca semua, ” terang Evi..

“Mereka bisa memanfaatkan itu jadi kontrol pengecekan, apakah saksinya pegari, mengirimkan data-data itu dengan lebih cepat, membantu paslon atau tim kampanye yang memiliki kepentingan di dalam menerima hasil suara. Yang kita harapkan seperti itu, ” tuturnya.

Sementara, Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri sepakat aplikasi Sirekap tidak digunakan untuk rekapitulasi suara di Pilkada Serentak 2020. Rekapitulasi suara tetap menggunakan cara manual.

“Hasil resmi pem dan rekapitulasi suara Pilkada Sekaligus 2020 didasari oleh berita rencana dan sertifikat hasil penghitungan dan rekapitulasi manual, ” kata Pemimpin Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan rapat pada kompleks gedung DPR, Senayan, Jakarta , Kamis (12/11).

Mereka sepakat permintaan Sirekap hanya digunakan untuk tes coba dan alat bantu secara sejumlah catatan. Salah satunya KPU harus memastikan kemampuan penyelenggara pemilihan memahami menggunakan Sirekap. Sehingga, kesalahan dalam penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diminimalisir.

“Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi hanya merupakan uji jika dan alat bantu penghitungan & rekapitulasi, serta untuk publikasi, dengan catatan agar KPU RI. Mulia, memastikan kecakapan penyelenggara pemilu di setiap tingkatan untuk dapat memahami penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi, ” ucapnya. [bal]